Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi sorotan banyak kalangan, terutama dalam konteks pemahaman jaminan hak-hak anggota kepolisian. Dalam putusan ini, terdapat penjelasan penting mengenai jabatan sipil yang bisa diduduki oleh anggota Polri aktif yang masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani, mengungkapkan pandangannya terkait adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan putusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penghapusan frasa ‘atau tidak dengan penugasan dari Kapolri’ dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri sangat krusial untuk memberikan kejelasan hukum.
Pentingnya frasa penugasan ini, menurut Julius, menciptakan kejelasan dalam interpretasi hukum. Hal ini menghindarkan ambigu dalam pengertian mengenai jabatan yang boleh diduduki anggota Polri setelah pengunduran diri mereka.
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Kontroversial
Dalam diskursus hukum, putusan MK ini mengundang beragam reaksi. Banyak yang berpendapat bahwa penghapusan frasa penugasan oleh MK seharusnya tidak menjadikan anggota Polri kehilangan haknya untuk menduduki jabatan sipil setelah pensiun. Julius menegaskan bahwa selama jabatan tersebut berkaitan dengan tupoksi Polri, anggota dapat melanjutkan karir mereka di sektor yang relevan.
Julius mencatat, meskipun terdapat larangan, pengaturan yang ada tidak bersifat absolut. Penempatan anggota Polri dalam bidang tertentu, seperti posisi keagamaan, tetap harus dipertimbangkan dengan cermat. Keberadaan frasa ‘tidak dengan penugasan Kapolri’ memberikan peluang bagi anggota Polri untuk menjelajahi karir di jabatan lain yang sesuai.
Pada dasarnya, putusan MK menyatakan bahwa larangan tidak berlaku secara umum. Anggota Polri masih bisa mengisi jabatan di kementerian atau lembaga yang memiliki koneksi dengan tugas mereka sebelumnya. Hal ini menjadi catatan penting agar tidak terjadi pemahaman inkonsisten di lapangan mengenai implementasi ketentuan ini.
Pemahaman Mendalam terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Polri
Menggali lebih dalam mengenai tupoksi Polri, Julius menggarisbawahi bahwa ada batasan yang jelas terkait penempatan anggota dalam organisasi di luar kepolisian. Jabatan yang diisi harus relevan dan tidak menyalahi ketentuan yang telah ada dalam UU. Sejumlah posisi, misalnya, tidak bisa menjadi tempat jabatan bagi anggota Polri karena tidak terkait dengan tugas kepolisian.
Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada bukanlah sebuah larangan mutlak. Anggota Polri tetap memiliki hak untuk berkarir di bidang lain, asalkan jalur yang dipilih tidak melanggar ketentuan Tulisan Undang-Undang. Akan tetapi, Julius menegaskan agar setiap anggota Polri memahami batasan-batasan ini dengan baik.
Sebagai contoh, seseorang yang menjabat di posisi tidak memiliki sangkut paut dengan tupoksi Polri, seperti dalam bidang keagamaan, diwajibkan untuk mundur dari dinas. Hal ini dicontohkan antara lain dengan kemungkinan menjabat di lembaga seperti Badan Gereja Indonesia.
Implikasi Hukum dari Putusan Ini untuk Anggota Polri
Putusan ini tidak hanya berpengaruh pada interpretasi individual anggota Polri, tetapi juga untuk instansi terkait di pemerintahan. Penjelasan dari MK mengenai posisi anggota Polri menambah kejelasan hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Anggota kepolisian diharapkan untuk lebih memahami posisi hukum mereka setelah kejadian ini.
Sementara itu, MK mengabulkan permohonan perkara yang diajukan oleh beberapa mahasiswa dan advokat. Pengujian ini menambah pentingnya dialog antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas mengenai hak-hak anggota Polri. Ini mencerminkan kebutuhan untuk memberikan pendidikan serta pemahaman menyeluruh mengenai hukum kepada para anggota.
Dengan ini, penugasan dari Kapolri yang tidak sesuai dengan tupoksi Polri harus dihindari dalam pelaksanaannya. Keputusan MK ini pada intinya memberikan arah yang jelas terhadap bagaimana anggaran tugas kepolisian bisa berperan dalam perkembangan karir anggota di institusi sipil.
